Semarang, Harian Jateng – Puluhan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jateng, Rabu pagi (20/5/2015) menggelar demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2015. Mereka menggelar aksi di gedung DPRD Jateng dengan membawa spanduk besar “Turunkan Jokowi” karena dianggap gagal dalam memimpin Indonesia.
Sekretaris Umum HMI Cabang Semarang, Hakim Alif Nugrono, dalam orasinya mengatakan carut-marut kondisi institusi penegak hukum di Indonesia sudah payah, Rakyat Indonesia saat ini dipaksa lagi memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat berat lantaran melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. “Bahkan, dengan rencana Jokowi yang ingin menurunkan harga BBM Rp1000 dianggap tidak cukup membantu mengurangi beban rakyat,” kata dia.
Dalam press rillis yang disampaikan HMI Cabang Semarang, pemerintah dinilai telah melakukan kekeliruan dengan mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM. Pertama, menaikkan harga BBM dikala crude oil dunia sedang turun, dan ini tentunya melanggar Pasal 12 ayat 13 UU no.14 APBNP 2014.
Kedua, menurunkan BBM dikala harga kebutuhan pokok dan komoditi melambung naik. Quo vadis menteri perekonomian kita. Suka atau tidak suka, BBM harus turun. Kalau tidak turun berarti ini negara gagal kelola. Harga crude oil sekarang sudah USD59 dan BBM RON 92 dijual cuma Rp7.900 per liter di luar negeri.
Harga tersebut, menurut Aat Ezka Fahmadi Ketua Umum HMI Cabang Semarang dalam press rillis tersebut, mengatakan jika dibandingkan harga di Indonesia cukup jauh, di mana BBM subsidi pemerintah yang harganya 8500 RON 88 yang itupun masih subsidi Rp.1000.
“Sungguh menaikkan BBM Rp2 ribu terlalu dipaksakan. Terkesan pemerintah ingin mencari tambahan fiskal dengan cara gampang tidak mau berpikir kreatif. Sebaiknya pemerintah merumuskan asumsi makro sebagai dasar penetapan harga-harga termasuk BBM bersubsidi dan insentif kepada rakyat miskin,” ujar dia.
Kemudian, lanjutnya, mempersiapkan langkah-langkah kongkrit untuk menanggulangi tingginya inflasi, naiknya harga komoditas, dan menurunnya daya beli masyarakat yang berujung kepada melemahnya daya saing perekonomian bangsa. Termasuk mekanisme kontrol harga-harga barang.
Lalu, lanjutnya, mencari alternatif lain sesuai Pasal 20A UU No 12 Tahun 2014 tentang APBN-P Tahun 2014 dengan tidak memindahkan beban fiskal Pemerintah menjadi beban rakyat (memaksa rakyat untuk berkorban). Lebih parah lagi mekanisme untuk kenaikan BBM telah diberikan kepada pasar. Artinya dimana UUD 19945?
Sampai berita ini ditulis, para aktivis yang tergabung dari mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Unissula, Unnes, Undip, USM dan kampus lain tersebut berorasi dan meneriakkan turunkan Jokowi. (Red-HJ34/Foto: Ov/Harian Jateng).
