 |
| Ketua DPD II Gerakan Pemuda Nusantara Demak. |
Demak, Harian Jateng – Masyarakat Kabupaten Demak, Jawa Tengah dinilai masih buta Pilkada Demak 2015. Padahal, Pilkada Demak akan digelar dalam waktu dekat, yaitu Desember 2015. Penyebab masyarakat buta Pilkada karena Pilkada Demak 2015 minim sosialisasi, dengan bukti masih sedikitnya sosialisasi dalam berbagai hal. Bisa dilihat dari media massa, baik TV, radio, koran maupun baliho Pilkada Demak 2015 masih jarang.
“Kabupaten Demak masih minim sosialisasi, baik dari KPU Demak maupun dari bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Demak,” ujar Umar Latif saat ditemui di kantor DPD II Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu pagi (10/6/2015).
Selaku Ketua Umum DPD II GPN Demak, Umar Latif mengatakan, gairah politik di Demak harus ditingkatkan, jangan sampai masyarakat buta dengan politik, sehingga nanti tidak terjadi demokrasi kaffah.
“Pentingnya politik dalam kehidupan masyarakat ibarat minum es jus saat musim panas, karena dengan politik lah, masyarakat mampu merumuskan arah gerak kehidupan,” beber dia.
“Setelah kami cek di website resmi KPU Demak http://demakkab.kpu.go.id/, ternyata KPU Demak juga pasif dalam menyosialisasikan tahapan Pilkada Demak,” ujar dia. Sekarang sudah Juni 2015, kata dia, sedangkan update terakhir di website KPU Demak adalah bulan April 2015 kemarin.
Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Tengah, kata dia, Demak dinilai sebagai kabupaten yang paling minim sosialisasi Pilkada tahun ini.
“Tak hanya dalam Pilkada saat ini, tapi pemilu sebelumnya juga demikian. Demak sebagai Kota Wali seharusnya menjadi garda depan dalam Pilkada dan demokrasi. Bukan pasif dan apatis dalam melakukan sosialisasi,” ujar Umar yang juga warga Guntur, Demak.
Seharusnya, lanjut dia, ada keseimbangan antara sosialisasi yang dilakukan KPU. “Soalnya kalau tidak ada sosialisasi, nanti angka golput di Demak pasti tinggi. Kalau angka golput tinggi, lalu yang disalahkan siapa?” papar dia.
Tak hanya di kalangan pemuda, ujar dia, sosialisasi juga minim diberikan kepada masyarakat kelas bawah. “Selama ini sosialisasi dilaksanakan dan diberikan kepada kaum elit saja, belum ada sosialisasi yang mengakar ke masyarakat bawah. Padahal demokrasi kan milik semua, bukan milik satu golongan saja. Hak demokrasi wajib diberikan kepada semua warga Demak,” tegas dia.
Kalau ada sosialisasi yang luas dan mendalam, beber dia, masyarakat akan tahu dan bisa memilih siapa saja kandidat bakal calon Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak, tahu karakternya, dan juga tahu rekam jejak semua kandidat.
Kami tidak menyalahkan KPU Demak, lanjut dia, namun kami mengritisi regulasi atau UU KPU terkait waktu untuk sosialisasi tersebut. Sebab, dalam peraturan KPU terbaru, waktu sosialisasi sangat mepet dan efeknya adalah masyarakat akan kesulitan menganal semua bakal calon.
Meskipun sudah ada revisi UU No 1/2015 tentang pemilihan gubernur, walikota dan bupati, kata dia, namun seharusnya KPU Demak tetap semangat dan bekerja keras dalam menyosialisasikan Pilkada Demak 2015 yang sudah di depan mata.
“Kami dari GPN siap mengawal Pilkada Demak 2015 yang sebentar lagi digelar. Semoga Pilkada Demak 2015 berlangsung demokratis, bebas dari politik uang,” tegas Umar. (Red-HJ39/Foto: Harian Jateng).
