Oleh Harry Setya Nugraha
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

Setelah melewati “proses politik” yang boleh dikatakan tidak begitu melelahkan, akhirnya 27 Juni 2016 lalu Komjen Pol. Tito Karnavian telah secara resmi “mendapatkan restu” oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Kapolri Terpilih dan siap diambil sumpahnya oleh Presiden Jokowi. Ada hal menarik dalam penetapan Kapolri kali ini, sebelumnya proses penetapan calon Kapolri selalu mempertontonkan “drama politik” yang menarik untuk dinikmati. Sebut saja saat penetapan Komjen Pol. Budi Gunawan dan Komjen Pol. Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri sebelumnya. Publik dipertontonkan oleh dinamika politik yang begitu luar biasa dan seakan dibuat ikut terlibat dalam dinamika politik tersebut.

Berbeda halnya dengan penetapan Komjen Pol. Tito Karnavian sebagai calon Kapolri kali ini. Atmosfer politik tidak begitu terasa hangat. Pro kontra yang timbul hanya berkenaan dengan usia Tito yang dianggap masih terlalu dini untuk menduduki kursi nomor satu di kepolisian saat ini. Hal itupun dengan mudah terjawabkan oleh pencapaian Tito selama ia terjun di dunia kepolisian.

Berada dalam pusat episentrum Indonesia, Komjen Pol. Tito Karnavian mendapat banyak sorotan di media dan publik. Tidak sedikit pencapaian gemilang yang ditorehkan. Di tahun 2001, Komjen Pol. Tito Karnavian berhasil menangkap Tommy Suharto atas kejahatan yang dilakukannya ketika itu. Tahun 2005, Komjen Pol. Tito Karnavian kembali menorehkan prestasi saat memimpin Detasemen Khusus (Densus) 88 Polda Metro Jaya yang berhasil menangkap otak Teroris Bom Bali Dr Azhari. Pada tahun 2009 hingga tahun 2010, Komjen Pol. Tito Karnavian semakin mencetak prestasi di bidang pemberantasan terorisme. Ia berhasil menangkap orang-orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari kasus konflik Poso hingga membongkar jaringan terorisme pimpinan Noordin M.Top. Komjen Pol. Tito Karnavian pun dipromosikan menjadi kepala Densus 88 Anti Teror dengan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa.

Prestasi Komjen Pol. Tito Karnavian juga tercatat saat ia berhasil menjabat Kapolda Metro Jaya tahun lalu. Saat itu Komjen Pol. Tito Karnavian berhasil membongkar dengan cepat pelaku teror ledakan pos polisi di Tamrin, Jakarta Pusat. Terakhir, pada 16 Maret 2016 Komjen Pol. Tito Karnavian dipercaya menduduki jabatan penting lainnya yakni sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Jokowi.

Meskipun jalan Komjen Pol. Tito Karnavian menduduki kursi panas Kapolri mulus tanpa ada catatan negatif dari institusi lainnya, namun bukan berarti Komjen Pol. Tito Karnavian tidak memiliki tantangan dalam memimpin Polri kedepannya.

Tantangan terbesar Komjen Pol. Tito Karnavian tidak saja datang dari para senior dan kewajibannya untuk menyudahi permasalahan-permasalahan besar di negeri ini (seperti terorisme, narkoba, dan korupsi). Jauh lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana caranya Komjen Pol. Tito Karnavian dapat “mengembalikan sepenuhnya simpati dan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri” yang saat ini mulai hilang sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh para anggota hingga pimpinan Polri.

70 tahun Bhayangkara
Dalam upaya mengembalikan simpati dan kepercayaan masyarakat tersebut, agaknya peringatan 70 Tahun Bhayangkara pada 1 Juli 2016 dapat dijadikan momentum yang tepat oleh Komjen Pol. Tito Karnavian untuk memulai tugasnya.

Sejak secara resmi memisahkan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 2000 lalu, Polri telah memulai reformasi dengan melakukan redefinisi, reposisi hingga restruktrurisasi kelembagaan menuju paradigma baru Polri dengan melakukan de-militerisasi dan kembali kepada tugas pokoknya dalam hal pelayanan/ pengayoman/ perlindungan masyarakat secara profesional, penegakan hukum, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional (Kamtibnas). Dengan kata lain, citra Polri yang dahulu dikenal sebagai crime hunter kini bermetamorfosis menjadi sosok Polisi Sipil.

Sebagai suatu konsep, sosok polisi sipil dalam menjalankan tugasnya haruslah berpegang teguh pada prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Profesionalitas yang dimaksud adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keahlian berdasarkan pendidikan dan latihan; memberikan layanan keamanan terbaik; otonom; kontrol kuat di dalam organisasi; mengembangkan profesinya melalui asosiasi; memiliki kode etik; memiliki kebanggaan profesi; profesi polisi sebagai suatu pengabdian; dan bertanggung jawab atas monopoli keahlian. Sementara akuntabilitas dimaknai sebagai kesediaan polisi menerima pengawasan yang kuat atas kewenangan yang diberikan. Tiga elemen akuntabilitas yang harus diterapkan pada lembaga kepolisian: (1) answerability, kewajiban polisi untuk memberikan informasi dan penjelasan atas segala apa yang mereka lakukan kepada masyarakat, (2) enforcement, keberanian polisi menerapkan sanksi kepada pemegang kekuasaan jika mereka mangkir dari tugas-tugas negarajpublik, (3) punishability, ketulusan polisi untuk menerima sanksi jika mereka terbukti melanggar code of conduct atau tindak pidana (Bambang W.U: 2015).

Namun sangat disayangkan karena faktanya hari ini, citra tersebut belum mampu diaktualisasikan dengan baik oleh segenap anggota Polri. Masih saja masyarakat dipertontonkan oleh tindakan-tindakan arogan dan anarkis anggota Polri dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Bahkan tidak jarang ditemui anggota Polri yang bertindak dengan cara tidak memanusiakan manusia. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah ironi bagi institusi Polri dan sebagai bukti nyata telah terjadinya “misspersepsi tentang hakikat polisi” oleh anggota Polri itu sendiri.

Alhasil, harga mahal yang harus dibayar sebagai akibat dari hal tersebut adalah hilangnya simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Oleh karenanya, menjadi sebuah keharusan bagi Komjen Pol. Tito Karnavian untuk dapat mengembalikan simpati dan kepercayaan tersebut. Tentu tugas yang begitu berat ini tidak akan mampu dijalankan dengan baik oleh Tito seorang diri. Butuh setidaknya keterlibatan segenap anggota Polri dalam mewujudkan hal tersebut. Bagaimanapun, simpati dan kepercayaan masyarakat adalah modal utama yang dibutuhkan Polri dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai polisi sipil. Memposisikan Polri berhadapan dengan masyarakat tentu menjadi kontraproduktif dalam menjaga citra Polisi sebagai pelindung dan pengayom  di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini