Abhan SH Ketua Bawaslu Jateng (tengah) dalam Media Gathering Pemilihan Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota Provinsi Jateng tahun 2017 yang digelar Bawaslu Jateng, di MG Setos Hotel Semarang.

Semarang, Harianjateng.com – Dijelaskan  Abhan SH Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, bahwa jika ada Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pilkada serentak di Jateng tahun 2017 melanggar aturan kampanye bisa dipidanakan.

 

”Kalau terbukti melanggar aturan kampanye termasuk money politics, Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Wakil Walikota bisa kena hukuman pidana,” beber Abhan SH Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam acara Media Gathering Pemilihan Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota Provinsi Jateng tahun 2017 yang digelar Bawaslu Jateng, di MG Setos Hotel Semarang, Jumat siang (28/10/2016).

 

Seperti diketahui, tujuh daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah mulai hari ini, Rabu (28/10/2016) sudah memulai kampanye karena sudah tiba saat kampanye sesuai tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, Bawaslu Jateng memberikan sejumlah informasi aturan agar tercipta Pilkada serentak di Jateng tahun 2017 yang berjalan sesuai asas pemilu.

 

 

Abhan juga menegaskan, bahwa tugas Bawaslu Jateng salah satunya adalah pencegahan dalam konteks pelanggaran di Pilkada Jateng yang digelar di tujuh kabupaten/kota, yaitu Pilkada Salatiga, Pilkada Batang, Pilkada Brebes, Pilkada Banjarnegara, Pilkada Cilacap, Pilkada Jepara  dan Pilkada Pati. “Kalau soal money politics, kalau mau dipidanakan harus bisa menunjukkan bukti dan saksi,” beber dia dalam kesempatan tersebut.

 

Pidana Pemilu

Ada beberapa tindak pidana dalam kampanye yang Abhan jelaskan dalam materinya yang sudah disesuaikan pelanggaran regulasi. Pertama, kampanye di luar jadwal (Pasal 187 ayat 1). Kedua, pelanggaran atas ketentuan Pasal 69 UU Pilkada. Ketiga, memberi atau menerima dana kampanye melibihi batas yang ditentukan (Pasal 187 ayat 5).

 

Keempat, memberi atau menerima dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang (Pasal 187 ayat 6). Kelima, memberi keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye (Pasal 187 ayat 7). Keenam, tidak melaporkan sumbangan dana kampanye (Pasal 187 ayat 8).

 

Ketujuh, melakukan suap politik/Politik uang (Pasal 187A). Kedelapan, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon bagi pejabat negara, ASN, Kepala Desa (Pasal 188). Kesembilan, paslon melibatkan pejabat BUMN/BUMD, Polri, TNI, Kepala Desa dan perangkat (Pasal 189).

 

Arti dipidana, menurut Abhan bukan urusan dengan polisi atau jaksa, namun pidana politik. Sebab, hal itu sudah diatur regulasi. “Soal kampanye, ini memang harus dijelaskan detail, karena di Pilkada serentak 2017 ini, ada dua defisini kampanye,” tandas pria tersebut.

 

 

Pertama, pengertian kampanye menurut Pasal 1 angka 21 UU Pilkada adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

 

Kedua, menurut Pasal 1 angka 15 PKPU 7/2015 Jo PKPU 12/2016, kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

 

Abhan juga menjelaskan, bahwa PKPU 2016 sebenarnya tidak memperlebar kesempatan untuk money politics, namun justru mengerem kegiatan buruk tersebut. “Makanya kalau ada salah satu pasangan calon melanggar aturan kampanye, bisa dipidanakan sesuai aturan PKPU,” beber dia.

 

Ia juga menandaskan, bahwa ada definisi pidana tersendiri dalam konteks Pilkada. “Dalam konteks penegakan hukum, definisi kampanye yang diatur dalam PKPU lebih aplikatif atau dapat diterapkan,” pungkas Abhan.

 

Dalam kesempatan itu, Abhan berkesempatan menyampaikan materi “Problematika Pengawasan Kampanye Pilkada Tahun 2017” yang didampingi Drs Joko Purnomo Ketua KPU Jateng dan juga Dr. H. Teguh Purnomo, SH, MHum, MKn Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng.

 

Sementara itu, Dr. H. Teguh Purnomo, SH, MHum, MKn menambahkan bahwa tugas Bawaslu tidak hanya pengawasan secara preventif, namun ia berharap peran serta masyarakat agar potensi pelanggaran Pilkada di tujuh daerah di Jateng bisa berkurang. “Salah satu cara mengurangi pelanggaran ya dengan tindakan preventif. Tapi kami juga ingin adanya peran aktif masyarakat dan juga media,” harap dia. (Red-HJ99/Foto: HI).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini