Bendera Indonesia
Bendera Indonesia. Foto Pixabay/andreas_dananag_a

Pelan tetapi pasti ide poros maritim ditelan program harian lain dalam bernegara. Ia, sebagai cita-cita besar masih berkutat di tumpukan kertas kerja dan ruang-ruang akademik.

Lalu, kita mau apa? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita tengok dulu tesis John Gray yang menyebut bahwa, “those who control oil and water will control the world (John Gray, 29 March 2008). And, history may not repeat itself, but, it can sometimes rhyme.”

Ini tentu tesis zaman tengah; zaman peralihan; zaman tekhnologi semi modern. Sebab, tesis yang mula dan purba tentu kalimat “siapa kontrol rempah, kontrol dunia. Maka ditemukanlah istilah spice road.” Setelah itu muncul “siapa menguasai emas, menguasai dunia. Maka muncullah istilah silk road.” Setelah itu baru tesis John Gray seperti di atas yang melahirkan “jalur neoliberal.” Lalu yang terbaru, “siapa mengkreasi iptek, ialah pemilik masa depan.”

Kita dan semua warga republik Indonesia mungkin harus bersiap pada sejarah yang makin tidak tak terprediksi. Seban, jalur maritim kita tidak tak terrealisasikan. So, it would be wise to plan for some more of history’s rhymes.

Mengapa sulit direalisasikan? Padahal, secara ekonomi, potensi keekonomian laut Indonesia sebesar USS 2.5T pertahun. Hal ini karena kita masih memiliki potensi ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan seperti perikanan tangkap, budidaya, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa maritim, beberapa pulau kecil, dan sumber daya konvensional.

Potensi ekonomi kelautan ini apabila dimanfaatkan secara optimal akan menjadi produser komoditas perikanan terbesar di dunia. Ia juga akan menjadi sumber pendapatan terbesar di APBN kita. Dus, problem minus APBN akan teratasi jika program ini dikerjakan sungguh-sungguh.

Menurut catatan ahli kelautan Bonar Simangunsong (Tim Ahli Dewan Maritim Nasional), kita memiliki lahan tambak udang sekitar 1,2 juta hektar dan baru diusahakan 350,000 hektar dengan produktifitas rata-rata 0,6 ton hektar per tahun. Jika saja potensi ini di targetkan 500,000 hektar dengan proksi rata-rata 2 ton hektar pertahun maka menghasilkan kira-kira 1 juta ton udang pertahun yang dapat menyumbang devisa negara mencapai kira-kira USS 6 miliar pertahun.

Bisnis ini sekaligus menyerap tenaga kerja serta memajukan kemandirian ekonomi dan dapat terhindar dari kesenjangan sosial, terutama untuk nelayan kita yang belum sejahtera.

Menurut presiden Jokowi (15/06/2016), kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian Indonesia masih di bawah 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau di bawah Rp 3,4 triliun per tahun.

Padahal menurutnya, potensi sektor tersebut seharusnya US$ 1,2 triliun per tahun atau setara dengan Rp 15.600 triliun (kurs Rp 13.000). Dengan potensi ekonomi sebesar US$ 1,2 triliun per tahun, mestinya kita mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang. Tentu saja potensi tersebut, lebih besar dibandingkan dengan realisasi sektor kelautan di berbagai negara. Terutama Jepang dan Thailand.

Contoh potensi lainnya adalah dari total sumber daya ikan (SDI), potensi kita sekitar 57,7 ton ikan pertahun atau 7 persen dari total potensi lestari SDI laut di dunia namun yang dimanfaatkan baru 1,6 juta ton (0,3%).

Menurutnya, kita menghadapi lima persoalan yang harus segera dipecahkan: 1)Ketiadaan kurikulum kelautan yang komprehensif di semua sekolah; 2)Ketiadaan peta ketimpangan dan tantangan kelautan; 3)Ketiadaan usaha menyelesaikan pencurian potensi laut; 4)Ketiadaan program dahsyat atasi ketimpangan infrastruktur; 5)Ketiadaan ingatan dan kesadaran bangsa maritim yang panjang bergelombang.

Padahal, riset Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya dari laut. Mereka tersebar di 10.666 desa pesisir yang berada di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se-Indonesia.

Dus, jika kita ingin menjadi poros maritim dunia maka tak ada pilihan lain kecuali menyelesaikan lima problema di atas. Itulah mengapa hari ini, kami mengingat kembali ide dahsyat itu dan menyelenggarakan diskusi bertema samudra dan kawan-kawannya.

Semoga ini melampaui jebakan presiden berkarakter inlander. Sebuah problem terbesar pemilu 2014 sampai kini. Jika kita mampu melewati jebakan dan perangkap tersebut, ada kemungkinan Indonesia akan jadi imperium dunia yang sangat martabatif. Adakah pemimpin yang merdeka 100%? Adakah presiden berkarakter: merdeka, mandiri, modern dan martabatif? Kita tunggu saja! Kalau tak ada, aku siap sedia. Lahir batin.(*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini