Hariansemarang.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan jajaran Polri untuk selalu mendukung kebijakan dan
program nasional. Sikap tersebut juga harus diterapkan dalam perilaku komunikasi sehari-hari, termasuk dalam WA group.
Kapolri menginstruksikan setiap anggota Polri dan keluarganya harus memiliki pemahaman literasi digital yang memadai untuk menjamin sikap profesional Polri.
Dalam komunikasi WA Group, pertama, personal Polri perlu memiliki kesadaran atas keselamatan dan kenyamanan pengguna internet seperti data keamanan pribadi, keamanan daring serta privasi individu.
Kedua, perlu menyadari bahwa hak berpendapat personal Polri diiringi kewajiban taat azas dan mendukung kebijakan negara.
Ketiga, penggunaan WA Group juga harus diarahkan pada pemberdayaan pengguna internet agar lebih produktif, etik, dan beradab.
Perintah Kapolri untuk tertib dalam komunikasi di WA ini menyusul imbauan Presiden Jokowi dalam Rapim TNI Polri pada 1 Maret 2022.
Dalam Rapim itu, Presiden Jokowi menekankan jajaran TNI Polri harus disiplin dan satu komando dengan atasan.
Jangan atas nama demokrasi, lantas kegiatan di TNI Polri tidak terkoordinasi satuan.
Presiden Jokowi juga menekankan TN Polri untuk disiplin mensukseskan program pemerintah, tidak ada pilihan lain bagi TNI Polri.
Jokowi menyinggung soal IKN Nusantara. TNI Polri harus mendukungnya.
“Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Enggak bisa, menurut saya enggak bisa ibu-ibu itu memanggil, misalnya ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” kara Presiden Jokowi dikutip dari laman Setkab.
Presiden mengatakan di TNI Polri enggak bisa menjalankan praktik demokrasi.
Semua harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil.
“Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati. Juga hal kecil-kecil, tapi ini harus mulai didisiplinkan, di WA (WhatsApp) grup, saya melihat di WA grup, karena di kalangan sendiri oh boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati,” kata Jokowi.
Dia mengatakan misalnya berbicara mengenai IKN, kan itu sudah diputuskan lho oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan.
“Kalau di sipil silakan. Apalagi di WA grup dibaca gampang, saya membaca itu. Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal-hal yang kecil nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil, dan dibatasi oleh yang namanya aturan oleh pimpinan,” tegas Jokowi.
Presiden mengingatkan di seluruh dunia yang namanya tentara itu punya yang namanya aturan sendiri, Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara.
“Yang intinya, kalau kita lihat inti dari kitab itu, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca-baca ini apa sih intinya, kesetiaan tegak lurus,” katanya.
