Oleh Yudha Hari Wardhana – Content writer
Sebagaimana pendapat Abraham Lincoln, demokrasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu pemerintahan yang berdasar atas legitimasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kebaikan rakyat.
Namun untuk bisa mengetahui secara konkrit apakah demokrasi terpraktikkan atau tidak oleh sebuah negara, Dr Affan Gafar memberikan beberapa indikator.
Sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus menerapkan akuntabilitas. Setiap pemegang kekuasaan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik atas setiap ucapan, perbuatan dan kebijakan yang sedang ataupun akan diterapkan.
Dengan adanya akuntabilitas, pemegang kekuasaan tidak menjadikan kekuasaannya untuk kesenangan diri sendiri atau orang-orang dalam lingkarannya saja.
Selain itu, dalam negara demokrasi harus ada rotasi kekuasaan yang terjadi secara teratur dan damai. Agar rotasi kekuasaan bisa berlangsung dengan baik, diperlukan adanya rekrutmen politik yang terbuka. Dengan proses ini, siapapun yang memenuhi syarat kemampuan memiliki peluang sama untuk mengisi kekuasaan melalui mekanisme pemilihan yang jujur dan adil.
Mengingat bahwa demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, setiap anggota masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka yang bersifat partisipatif. Hak-hak dasar itu meliputi hak atas kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul, serta hak untuk menikmati pers yang bebas.
Apakah indikator demokrasi empiris itu akan bisa ditemukan bila sosok Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo yang memimpin negeri ini?
Anies Sosok Demokratis?
Pada tahun 2021, kepada awak media Anies Baswedan dalam kapasitasnya sebagai gubernur DKI Jakarta pernah mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi yang dipimpinnya berkomitmen untuk merawat iklim demokrasi.
Komitmen yang disampaikan salah satu kandidat Presiden Republik Indonesia ini bukan “pepesan kosong” bila mengacu pada prestasi DKI Jakarta pada tahun 2018 – 2020.
Menurut Indeks Demokrasi Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, selama tiga tahun tersebut DKI Jakarta menjadi provinsi paling demokratis berdasarkan tiga aspek. Dari aspek kebebasan sipil, pada tahun 2018 DKI Jakarta memperoleh skor 95,09. Tahun 2019 turun menjadi 91,01 namun naik lagi menjadi 93,27 setahun berikutnya.
Berdasarkan aspek hak-hak politik, DKI Jakarta juga menjadi yang terbaik. Pada tahun 2018 skornya 75,43, lalu naik signifikan menjadi 83,86 pada tahun 2019 dan 84,95 pada 2020.
Aspek kelembagaan juga menunjukkan berjalannya demokratisasi di DKI Jakarta. Tahun 2018 memperoleh skor 87,82, lalu naik menjadi 91,89 setahun kemudian dan 90,86 pada 2020.
Dengan tolok ukur tersebut, bisa ditarik persepsi bahwa figur Anies Baswedan memiliki modal kuat berupa data empiris untuk menjadi kandidat pemimpin bangsa Indonesia yang secara konstitusional menganut sistem demokrasi.
Ganjar Pranowo dan Meritokrasi
Meski Jawa Tengah bukan provinsi terbaik dalam indek demokrasi Badan Pusat Statistik, namun tidak serta merta bisa dibentuk opini publik bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok kontra demokrasi.
Seperti halnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo juga memiliki catatan prestasi yang bisa jadi modal untuk memimpin demokratisasi di Indonesia.
Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih Anugerah Meritokrasi 2021 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Perlu diketahui bahwa meritokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memimpin berdasarkan kapabilitas atau prestasi, bukan berdasarkan status sosial dan kekayaan.
Bila prestasi tersebut dijadikan tolok ukur, maka figur Ganjar Pranowo bisa diasumsikan sebagai calon pemimpin bangsa yang melakukan distribusi jabatan bukan atas dasar transaksi politik atau mengikuti kehendak kaum oligarkhis. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam diri Ganjar Pranowo ada jiwa demokratis.
