Freemason Indonesia
Potret freemason. Foto Pixabay/Michael Raab

Oleh M. Yudhie Haryono

Dari manakah politisi sekelas Joko Widodo dapat dana buat nyapres? Siapakah mereka yang menyodorkan dananya? Apa keuntungan sponsor pilpres? Adalah tiga pertanyaan yang mudah dijawab di zaman modern seperti sekarang. Kebebasan pers dan banjir alat cek dan ricek membuat hal krusial itu mudah didapatkan informasinya.

Di masa modern, jawaban itu tersimplifikasi dengan istilah oligarki. Yaitu genk bisnis konglomerasi yang menguasai dodolan hulu-hilir di berbagai komoditas. Lalu mereka disebut namanya satu persatu beserta gurita bisnisnya. Keuntungannya, mereka punya akses langsung ke istana dan taruh orang di kabinet serta dibuatkan beberapa undang-undang yang menguntungkan plus melindungi mereka.

Tetapi, jika tiga pertanyaan itu ditujukan ke politisi di awal kemerdekaan semisal Bung Karno, apa jawabannya kira-kira? Tentu tak mudah menjawabnya. Pertanyaan ini tak sempat diriset dan ditulis secara serius sehingga yang muncul adalah “dugaan dan tuduhan.”

Lebih parah lagi, tradisi keilmuwan kita tidak sempat mempelajari teori-teori “who is behind the boy.” Jika ada peristiwa mantenan, orang hanya sibuk bertanya: siapa mantennya, kapan dan di mana serta bagaimana acaranya. Tak ada pertanyaan: siapa sponsornya dan bagaimana mereka mendapatkannya.

Inilah problem besarnya. Karena itu, muncullah puluhan teori tuduhan terhadap “sponsor Bung Karno dan apa konsesinya.” Tentu ada banyak teori yang berkelindan. Salah satunya, sponsor itu adalah para “mason” yang sudah lama bersekutu dengan para pejuang kemerdekaan.

Para mason (freemason) ini berserikat dengan tujuan membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dan bertindak. Tujuan itu digapai dengan menghapus semua agama, menghapus sistem keluarga, menjadikan manusia di seluruh dunia dalam sebuah kesatuan dan menggelorakan revolusi.

Di kita, revolusi kemerdekaan disudahi oleh peristiwa BPUPKI dan PPKI. Kegiatan itu dibiayai oleh “dana revolusi” yang dikumpulkan para raja tersisa di Nusantara yang dikordinatori PBX. Raja ini menitipkan orangnya (Rajiman, Jatikusumo dan Julius Tahija) ke Bung Karno. Rajiman mimpin sidang PPKI, Jatikusumo (pewaris dana revolusi) menjadi KSAD Pertama dan Julius Tahija (pengelola dana revolusi), konglomerat kompatriotnya menjadi Mensos Pertama dalam kabinet. Kalau kini seperti oligarki titip LBP dkk ke Joko Widodo.

Anggota PPKI yang tercatat sebagai utusan kerajaan-kerajaan sisa di Nusantara adalah: Muh. Hasan dari Aceh; Radjiman dari Solo; Poeroeboyo dari Yogya; Andi Pangeran dari Bugis; I Gusti Ketut Poedja dari Bali dan Latuharhari dari Maluku.

Mereka kemudian menjadi komunitas epistemik intelektual sekaligus kapital dan bahkan spiritual yang ngopi-ngopi geguyon di loji yang mereka bangun di banyak kota. Beberapa loji itu dipinjam pakai untuk rapat perjuangan oleh para pendiri republik.

Salah satu loji paling terkenal adalah gedung Budi Utomo (kini jadi gedung Kimia Farma) yang menjadi lokasi digelarnya Kongres Pemuda Indonesia yang pertama yakni pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Juga loji Adhuc Stat alias Loji Bintang Timur yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat, yang kini menjadi gedung Bappenas.

Tentu saja, di Kimia Farma gagasan penguasaan bisnis kimia (bukan herbal) ditradisikan untuk mengkoloni cara bersehat ala Timur yang herbalis sekaligus metascient. Sedangkan di Bappenas gagasan pembangunan menjadi salah satu kaki segitiga setan. Dua yang lain yaitu Kemenkeu dan BI. Ketiganya melindungi (dari ide kedaulatan negara) dan mencengkeram (dengan ide kemiskinan dan kesenjangan negara) istana.

Merekalah peternak teroris sungguhan. Yaitu mereka yang berjumlah 1% orang terkaya Indonesia menguasai 45,4% kekayaan nasional. Mereka juga mewarisi arsitektur “segitiga kuasa Indonesia”: 1)Agensinya: neolibertarian. 2)Lembaganya: Kemenkeu, Bappenas dan Bank (di) Indonesia. 3)Konglomerasi: collateral dana revolusi.

Cek peta istana! Jika cermat, kita akan tahu peta segitiga itu. Kita akan tahu segitiga kuasa itu. Dan, dua segitiga jika digabung berlawanan akan menghasilkan “bintang segienam” yang menjadi lambang “golongan yang paling cerewet di dunia” menurut Alquran. Lambang yang diisi agensi dan enam lembaga itulah yang mencengkeram republik hingga presiden sejenius Gus Dur tak bisa merealisasikan ide-ide besar kemanusiaan yang diimpikannya.

Akhirnya, Indonesia menjadi mesin raksasa yang luar biyasa memeras harta rakyatnya sampai miskin semiskin-miskinnya sambil melipat gandakan harta konglomerat sampai tak masuk akal hingga membentuk oligarki kapital yang tiada duanya dalam sejarah kita sebagai negara modern. Korupsinya tidak menurun. Problemnya tak bisa diselesaikan oleh seluruh sarjana, apalagi dukun dan tentara.

Sesungguhnya, ia dihadirkan dengan Pancasila untuk menghancurkan penjajahan di atas dunia; memastikan ketertiban umum; membagikan kesejahteraan dan mengkurikulumkan tegaknya keadilan-kesentosaan. Tetapi kini, misi suci itu terbalik.

Fungsinya sebagai negara makin hari makin tumpul jika berurusan dengan konglomerasi dan makin tajam jika bergulat dengan kaum papa. Hadirnya tak menggenapi kebaikan dan perginya tak mengurangi keburukan. Makin banyak anak-anak muda berprestasi yang tak mengerti Indonesia mau ke mana. Sejak kemarin, bahkan memastikan memberi beasiswa buat warga negaranya yang serius belajar dan bekerja saja tak bisa. Sungguh ini berat. Sangat berat problemnya.

Artikel ini tentu bukan resensi atas buku berjudul Freemason dan Teosofi karya Artawijaya. Buku bagus terbitan Pustaka Al-Kautsar, Jakarta setebal 432 halaman ini hanya informasi awal dari riset besarku untuk menelusuri pola sponsor pembangunan Indonesia yang makin paria nasib warganegaranya

Dus, tulisan ini justru awal dari riset serius soal, “siapa sesungguhnya penyumbang modal kemerdekaan dan bagaimana kisah itu di masa kini.” Adakah mereka kini yang menjadi 100 konglomerasi aseng dan mencekik elite negara kita? Mereka yang memproduksi uang kertas dan didagangkan ke pemerintah, atau bagaimana. Silahkan ikuti terus penelitian ini sebagai kompatriot riset disertasi kami soal “genealogi neoliberalisme di Indonesia.” Semoga bermanfaat.(*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini