Perundingan Rusia Ukraina
Perundingan Rusia Ukraina. Foto Instagram @realnewsnobullshit

Oleh Ahwan Fanani, Dosen FISIP UIN Walisongo dan Ketua Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Jawa Tengah

Dua Orientasi

Dalam dialog di program Youtube ‘Helmy Yahya Bicara 25 Mei 2022, mantan Menlu Indonesia memprediksi bahwa Rusia akan segera kalah karena menjadi musuh bersama negara-negara NATO dan Uni Eropa. Pandangan tersebut mewakili cara pandang umum media Barat yang memotret konflik Rusia – Ukraina dengan kerugian besar Rusia.

Sikap Pak Dino konsisten sejak awal April yang memandang invasi Rusia sebagai sebuah kesalahan dan mendorong Indonesia untuk menyatakan tegas bahwa invasi itu salah. Ia bahkan memfasilitasi pertemuan Zelensky secara online dengan beberapa tokoh Indonesia tanggal 27 Mei 2022 silam.

Sikap demikian juga dianut oleh Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, Yuddy Chrisnandy. Ia mencoba untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia untuk Ukraina di tengah kuatnya persepsi sebagian besar mereka yang mendukung Rusia.

Di sisi lain, Connie Rakahundini justru melihat pentingnya Indonesia untuk menegakkan diri dalam posisi non-Blok dengan menjaga keseimbangan dunia. Ia mengkhawatirkan dominasi Barat yang semakin tanpa kontrol. Konflik Russia dan Ukraina adalah contoh bagaimana sewenang-wenangnya kekuatan Barat itu dalam menyikapi Rusia hingga secara sepihak mengambil aset Rusia, mencegah rakyat Rusia ikut event olahraga hingga kesenian dunia padahal rakyat Rusia tidak bersalah dan ruang seni dan olah raga selama ini dipandang netral.

Connie mengharapkan kembali peran global Indonesia sebagaimana masa Bung Karno. Dasa Sila Bandung tahun 1955, Politik Bebas Aktif dan Warisan Gerakan Non-Blok yang diinisiasi salah satunya oleh Bung Karno menjadi standing point Indonesia di tengah percaturan dunia. Indonesia. Indonesia menjadi ketua Gerakan Non-Blok (GNB) pada masa Pemerintahan Orde Baru, lalu peran itu hilang sampai desk GNB dihapus pada masa Reformasi.

Diplomasi Indonesia

Indonesia sendiri masih mengikuti doktrin politik bebas dan aktif. Peran Kementerian Luar Negeri saat ini cukup baik dan tanggap merespon isu-isu internasional. Meski turut mendukung Resolusi PBB yang mengecam Invasi Rusia tanggal 2 Maret 2022, namun Indonesia abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB untuk menangguhkan keanggotaan Rusia dari keanggotaan Dewan HAM PBB. Indonesia juga mengundang Rusia dalam KTT G-20 yang rencana digelar di Bali Oktober mendatang, meski mendapat tekanan dari negara G-7.

Dalam banyak kesempatan, Kemenlu Indonesia sangat baik positioning-nya dalam melakukan diplomasi internasional. Sikap kritis-konstruktif Indonesia terhadap Pemerintahan Baru Afghanistan, Sikap Indonesia di hadapan Majelis Umum PBB 21 Mei 2021 mengenai kekerasan Israel di Palestina, respon terhadap upaya Internasionalisasi Isu Papua, dan terakhir sikap responsif Kemenlu tanggal 6 Juni 2022 dalam menanggapi isu penghinaan Nabi Muhammad oleh politisi Partai Bharatia Jannata (BJP) India menunjukkan kepekaan terhadap berbagai situasi yang dipengaruhi politik global.

Tentu saja, Indonesia harus mengayuh di antara dua karang. Kekuatan diplomasi ditentukan banyak faktor, baik faktor dalam maupun luar negeri. Faktor dalam negeri adalah kemampuan ekonomi, sumber daya alam, stabilitas politik, kekuatan militer, hingga posisi geografis kita sendiri. Faktor luar negeri terkait dengan ketegangan Laut China Selatan, respon negara lain terhadap gerakan separatis Papua, posisi Indonesia di tengah berbagai aliansi (ASEAN, GNB, OKI, OECD, EU, QUAD, NATO, CSTO, The Commonwealth, dll), dan perubahan geopolitik yang terjadi.

Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak mungkin berhadapan maupun bergantung dengan kawanan negara maju Barat. Embargo militer oleh Amerika pada masa akhir Orde Baru di tengah ketergantungan alutsista pada Amerika cukup menjadi pelajaran. Pun, Indonesia tidak bisa mengabaikan kerjasama dengan kekuatan dunia lain, seperti China, Rusia, India atau negara-negara Timur Tengah.

Kondisi Konflik Rusia

Dalam konflik Rusia vs Ukraina (NATO) sikap politik negara Indonesia cukup berani, seperti menolak penangguhan keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB hingga mengundang Rusia di KTT G-20. Invasi Rusia bukan konflik bilateral, meskipun di lapangan pasukan Rusia dan pasukan Ukraina yang bertempur.

Demonstrasi dukung Ukraina
Demonstrasi dukung Ukraina. Foto Pixabay

Konflik Rusia ini menunjukkan bahwa persahabatan dunia menjadi penting di saat krisis. Russia dikepung oleh puluhan negara yang tergabung dalam NATO, Uni Eropa (EU) dan sekutu mereka di Asa dan Australia. Rusia yang sendirian mampu bertahan dari strategi pertahanan dan militer keroyokan ala Serigala yang dijalankan Sekutu Barat itu bukan semata karena kekuatan militer. Tetapi ia punya sekutu negara-negara di Asia Tengah (Kazakhstan, Armenia dll), di Timur Tengah (Iran dan Syiria), di Eurasia (Belarusia), Asia (Korea Utara dan China) serta beberapa negara Amerika Latin (Kuba, Nicaragua dan Venezuela). Saat ini, jepitan sanksi oleh Barat masih bisa ditahan dengan bantuan China, Iran dan lain lain.

Di dalam negeri, Rusia memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan dunia. Rusia punya gas alam yang dibutuhkan banyak negara Eropa, minyak yang dibutuhkan China, Amerika, India dan lainnya. Rusia punya gandum dan hasil pertanian yang dibutuhkan negara-negara Timur Tengah, Afrika maupun Asia. Rusia adalah produsen senjata yang dibutuhkan Vietnam, India, China, Syiria hingga Turki.

Tanpa semua kekuatan itu, Rusia barangkali sudah harus menyerah beberapa minggu lalu kepada sanksi-sanksi ekonomi Barat. Jika bukan produsen senjata canggih, sudah sejak bulan lalu Rusia kehabisan amunisi setelah berpuluh-puluh hari menghujani Ukraina Timur dengan rudal, artileri hingga roket dan peluru. Jika bukan karena kepemilikan senjata nuklir, karena anggota tetap DK PBB (dengan hak veto) dan dukungan satelit ruang angkasa canggih, sudah sejak awal invasinya ke Ukraina, Rusia akan dikeroyok secara militer oleh NATO atau bahkan atas nama PBB, sebagaimana Iraq pada tahun 1990 dikeroyok US dan Sekutu karena menginvasi Kuwait (tetapi invasi US dan Sekutu ke Iraq tahun 2003 dan menewaskan ratusan ribu atau jutaan rakyat Iraq bukan karena kasus Kuwait).

Meski gagal menguasai Kiev, Pasukan Rusia cukup berhasil di Donbas dan hampir menguasai 5 Oblast dan 1 kota, termasuk Crimea dan Sevastopol atau sekitar 20% dari wilayah Ukraina. Namun langkah itu tidak mudah akibat dukungan Bart terhadap militer Ukraina, baik bantuan persenjataan, dana, intelejen dan data satelit sampai pada penasehat militer.

Hal itu bisa difahami karena Rusia dibawah NATO yang terdiri dari banyak negara maju yang kuat secara ekonomi maupun militer. Ilmu perang NATO itu ibarat ilmu anjing liar, keroyokan terkoordinir. Ilmu Rusia itu ibarat ilmu beruang yang bertarung single fighter, meski sekarang Rusia juga dibantu saudara dekat beruang, yaitu Panda dan beberapa negara lain.

Negara-negara Barat sudah menghitung devisa dan kekuatan ekonomi Rusia. Jika terus melancarkan serangan ke Ukraina dengan biaya 4.4 trilyun sehari, seberapa lama dananya bisa disalurkan ke militer sedangkan secara ekonomi, Rusia juga di sanksi, alias harus menangani urusan dalam negerinya. Belum lagi senjata Ukraina dipasok terus menerus sehingga perang tetap bisa berlangsung.

Dengan jumlah tentara Ukraina dan sipil serta tentara asing yang terlibat, maka tentara Rusia di Ukraina hanya 1/3 atau 1/5 dari SDM Ukraina. Jika Ukraina terus melawan maka Rusia pasti akan kehabisan persediaan senjata juga.

Terlebih, sebagian pabrik senjata itu membutuhkan suku cadang atau material dari luar negeri. NATO sedang mendekati negara-negara dengan ekonomi besar, seperti India, dan pemilik energi besar, seperti Saudi, untuk menyesuaikan dengan kebijakan sekutu. India sendiri juga bermain dua kaki untuk keuntungan sendiri.

Itulah mengapa NATO cukup percaya diri dan memperkuat jepitan sanksi agar ekonomi Rusia ambruk. Salah satu pejabat Jerman sudah percaya bahwa Rusia akan kalah. Sekarang Nato berani mengatakan bahwa Rusia tidak berhak mengatur atau menentukan bagaimana hasil akhir perundingan karena mereka akan kalah. Zelensky pun sudah bersuara ingin berunding asal tidak syarat penyerahan wilayahnya ke pihak Rusia.

Bagaimana Akhirnya

Apa yang terjadi selanjutnya sebenarnya tidak mudah ditebak. Apakah niat negara-negara Barat untuk menggulingkan Putin berhasil? Apakah benar Putin salah besar dalam perhitungan perang.

Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto Pixabay/DimitroSevastopol

Jawabannya juga tidak mudah. Saat mata uang Rusia ditekan hingga turun separuh nilainya dibandingkan dollar, Putin punya cara untuk membalik keadaan dengan memainkan ketergantungan negara Eropa pada gas alamnya. Rubel menjadi sangat kuat karena pembelian gas Rusia harus dengan rubel. Juga ekspor Rusia mengalami surplus dari penjualan minyak.

Namun, impor melemah, alias ada pelemahan ekonomi riel di Rusia. Sanksi ekonomi punya kekuatan yang lambat tapi bisa sangat merusak. Jika sanksi itu mengenai kebutuhan dalam negeri rakyat Rusia, tidak mustahil Putin harus meghadapi rakyatnya sendiri.

Pikiran Putin juga tidak mudah ditebak. Saat ini banyak negara kelimpungan karena harga gandum, sebagai makanan pokok, melonjak tajam. Ukraina, Rusia dan India adalah eksportir besar gandum dunia. Eropa punya surplus gandum tapi tidak besar, apalagi dibutuhkan untuk ketahanan pangan mereka sendiri.

Saat ini, India menghentikan ekspor gandum karena untuk antisipasi situasi tidak menguntungkan. Gandum Ukraina tidak bisa diekspor karena Laut Hitam diblokade Rusia. Rusia sendiri juga mungkin mengurangi ekspor gandum. Dengan kondisi demikian, ada kemungkinan terjadi krisis pangan dunia. Rusia mau membuka kembali kran ekspor dengan syarat sanksi Barat dicabut.

Terakhir, China bisa menjadi penolong dalam bidang ekonomi di tengah hengkangnya seribuan perusahaan asing akibat khawatir akan sanksi dari masyarakat Eropa dan Amerika Serikat. China sendiri mendapat dukungan lebih jelas Rusia setelah mengalami Perang Dagang dengan Amerika dan gelaran kekuatan Sekutu di Asia Timur, Pasifik dan Australia yang mengepungnya.

Dengan peta di atas, tidak mudah menebak hasil akhir konflik Rusia versus NATO. Dus, posisi Non-Blok dan politik bebas aktif Indonesia masih menjadi mantra diplomasi paling jitu. Kondisi ini bisa menjadi peluang Indonesia untuk menguatan kembali relasi negara-negara Non-Blok agar tidak menjadi “Pelanduk mati di tengah gajah yang bertarung!”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini