Hariansemarang.id – Sekretaris Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (KAHMI) Jawa Tengah, Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag M.Ag berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang S3 doktor ilmu hukum Unissula Semarang.
Hakim Junaidi menguraikan disertasinya yang berjudul Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Berbasis Keadilan.
Dalam sesi tanya jawab ujian disertai itu, salah satu penguji Dr. Bambang Tri Bawono, SH MH bertanya soal praktik politik uang atau wani piro.
Bambang bertanya kepada Hakim Junaidi sebagai promovendus, kapan tradisi wani piro bisa hilang ambyar dari budaya perpolitikan Indonesia.
“Kapan Indonesia bisa keluar dari wani piro, itu kapan?” tanya Bambang kepada Hakim dikutip dari zoom sidang disertasi terbuka S3 doktor Fakultas Hukum Unissula, Kamis 8 September 2022.
Hakim Junaidi langsung menjawab pertanyaan penguji tersebut. Hakim meyakini tradisi wani piro atau politik uang bisa hilang namun butuh proses edukasi yang terus menerus kepada masyarakat.
“Karena kita ini maju tak gentar, saya jawab begini, biar yang tua-tua itu mati dulu, yang kita didik generasi mahasiswa, anak-anak kita. Jadi kita yakinkan kalau memakan uang money politic itu juga dosa. Kalau semua seperti itu minimal itu (wani piro) berkurang,” jelas Hakim.
Hakim menambahkan, kalau tradisi edukasi tolak wani piro itu terus digelorakan, dia meyakini setidaknya dalam 4 periode Pemilu ke depan, wani piro akan hilang dari Indonesia.
“Kira-kira 20 tahun yang akan datang lah, biar pada meninggal dulu (yang tua tua). Kita isi tunas muda yang fresh yang nanti jiwanya tidak ola uwit ola obos alias ora duit ora nyoblos,” tutur Hakim.
Atas jawaban dari Hakim, Bambang bertanya lagi, apakah nanti pada 2024 itu wani piro masih berjalan atau enggak ya.
“Kalau saya presidennya, saya bisa kurangi itu,” jawab Hakim.
Sidang dewan penguji doktor S3 ilmu hukum Unissula akhirnya menyatakan Hakim JUnaidi lulus dan meraih gelar doktor ilmu hukum politik uang dengan nilai cumlaude 3,85. Hakim menjadi doktor ke 576 Unissula.
