Oleh Tony Rosyid – Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Setiap kekuasaan akan berakhir. Itu sunnatullah. Apakah kekuasaan berdiri di atas sistem demokrasi atau monarki, semua akan ada episodenya.
Masa jabatan Jokowi hanya tinggal dua tahun. 2024 berakhir. Tahun depan, 2023 itu tahun politik. Semua partai sibuk memikirkan nasib masa depannya. Dua hal yang dipikirkan. Pertama, bagaimana suara partai naik. Minimal tetap. Kedua, siapa capres yang potensial menang dan diusung. Hanya dua itu yang jadi pertimbangan.
Kedua hal ini punya kaitan satu sama lain. Sebab, dukungan kepada capres punya prngaruh terhadap suara partai. Akan sangat menguntungkan jika partai mengusung capres yang jadi pilihan konstituennya. Apalagi, yang diusung punya peluang besar untuk menang. Untuk ini, setiap partai punya survei internal.
Bagi partai politik, Jokowi akan segera menjadi masa lalu. Masa romantis di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) akan segera berakhir dan dilupakan. Pilpres 2024 akan menyedot perhatian partai-partai politik untuk menyiapkan masa depannya.
Sejak 2019, PKS dan Demokrat memilih berada di luar kekuasaan Jokowi. Otomatis pilihan politiknya berbeda, bahkan berseberangan dengan Jokowi. Tahun 2022, tampaknya Nasdem punya pilihan politik yang juga tidak sejalan dengan Jokowi. Nasdem dan Jokowi punya calon berbeda untuk 2024. Gak usah tanya siapa calon masing-masing. Publik paham.
Nasdem adalah partai yang selalu berani membuat keputusan paling awal untuk deklarasikan calon. Dengan langkah pro-aktif ini, Nasdem akan punya saham besar jika calon itu sukses dan jadi presiden.
Pilpres 2014 dan 2019 Nasdem ikut mengusung Jokowi. 2024, Jokowi selesai. Dipastikan tidak dicalonkan lagi. UUD membatasinya. Setiap presiden hanya boleh menjabat dua periode. Wacana pemilu mundur dan gagasan tiga periode tak lagi punya ruang. Mayoritas partai dan rakyat menolak. Pintu tertutup. The End.
Mungkinkah Jokowi jadi cawapres? Wacana itu ada. Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan ikut-ikutan bicara soal peluang presiden yang sudah menjabat dua periode jadi cawapres. Meski oleh Dahlan Iskan dianggap sebagai “petir di musim kemarau”. Memang aneh juga sih.
Pertanyaannya? Jokowi mau jadi cawapresnya siapa? Prabowo? Tidak mungkin. Kalkulasi politiknya gak masuk. Prabowo menang, Jokowi akan diparkir. Gak akan dikasih peran apa-apa. MoU apapun, gak berlaku. Kekuasaan punya logikanya sendiri. Kekuasaan tidak tunduk pada komitmen personal. Tidak pernah terjadi. MoU Batu Tulis, itu salah satu faktanya. MoU Gerindra-PKS adalah fakta lainnya. Pihak yang wacanakan Jokowi maju sebagai cawapres seperti mahasiswa FISIP yang baru belajar politik.
Jika pasangan Prabowo-Jokowi kalah, itu akan lebih parah lagi. Jadi preseden buruk dalam sejarah. Menang atau kalah pasangan Prabowo-Jokowi, kekuasaan bahkan kewibawaan Jokowi akan rontok. Kekuasaan dan peran apa sih yang dimiliki oleh seorang wakil presiden? Nyaris gak ada.
Terutama bila kalah di pilpres, Jokowi boleh jadi tidak akan dikenang sebagai Presiden ke-7, tapi lebih dikenal sebagai cawapres gagal. Jokowi cawapres, siapapun pasangannya, tidak menguntungkan sama sekali. Ini pilihan politik yang paling tidak rasional.
2024 bukan milik Jokowi. Jokowi akan segera menjadi masa lalu. Seloyal apapun partai, pejabat, pengusaha dan bahkan relawan, mereka akan berpikir masa depan. Rasionalitas mereka adalah rasionalitas masa depan. Bukan rasionalitas masa lalu.
Jika hari ini Nasdem ambil sikap tidak seperahu lagi dengan Jokowi untuk pilpres 2024, maka kedepan “pasti” akan diikuti oleh partai-partai lain. Bukan pembangkangan, tapi itu tuntutan masa depan. Itu rasionalitas politik. Jokowi tidak akan bisa mencegah dan menyanderanya. Ini tidak hanya berlaku hanya bagi Jokowi. Ini hukum politik yang berlaku pada semua rezim.
Apa yang akan menjadi keputuskan partai politik akan selalu berkaitan dengan suara partai dan calon yang punya efek elektoral yang potensial menang. Hanya itu. Tak ada yang lebih rasional dari pertimbangan itu.
Komunikasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik selama ini punya tujuan untuk naikkan suara dan menang. Ini hanya soal waktu kapan partai itu membuat keputusan. Terkait ini, Jokowi tidak akan lagi menjadi pertimbangan. Jokowi akan segera menjadi sejarah masa lalu.
2023, akan banyak partai yang tidak sejalan dengan pilihan Jokowi. Maka, sikap politik yang paling rasional bagi Jokowi adalah netral. Dengan sikap netral, Jokowi akan meninggalkan legacy yang baik. Jokowi akan dicatat sebagai negarawan. Masa depannya relatif lebih aman. Siapapun yang akan terpilih jadi presiden, Jokowi aman dan terhormat.
Sebaliknya, jika Jokowi terlalu ikut campur dalam pilpres dan calon pilihannya kalah, ini punya risiko politik yang teramat besar. Apalagi jika kontestasi pilpres 2024 se-ekstream 2019 kemarin, maka risiko politiknya akan bisa ekstream juga.
Rakyat berharap, kompetisi di pilpres 2024 fair. Semua partai dan capres diberikan ruang yang sama untuk berkompetisi secara elegan, sehingga akan lahir presiden terpilih yang bisa diterima oleh semua pihak. Siapapun presiden yang akan terpilih, dia presiden seluruh rakyat Indonesia. Bukan presiden untuk para pendukungnya saja. Ini yang harus dijadikan sebagai prinsip leadership bangsa.
Jakarta, 15 September 2022
