Oleh Yudhie Haryono
Pada mulanya revolusi. Mengusir dan melenyapkan pencuri. Setelah terbebaskan, tanah-tanah kita perlu penjaga. Kita angkat satuan polisi dan tentara. Mereka menjaga semua, pada awalnya.
Dengan alasan kurang gajinya, mereka kemudian menerima upeti dari pencuri baru. Lalu, jadi pelindungnya. Lama kelamaan mereka jadi pelakunya: penjaga keamanan yang melakukan kejahatan. Itulah potret polisi dan tentara kini. Tentu tidak semua. Tapi mudah kita bicarakan: adakah konglomerat asing dan aseng yang komisaris dan penjaganya bebas dari mereka? Tidak ada.
Pasca merdeka, kita memang harus membangun. Agar mandiri, modern dan martabatif. Utamanya industri. Dalam membangun, kita butuh keamanan dan modal tambahan. Tapi di sini letak soalnya. Kita tahu, industri (industrialisasi) dan infrastruktur adalah bidang yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan SDM. Industri menggunakan alat-alat pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya.
Industri adalah mata rantai dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi. Dengan paham ini, kita melakukan dua hal: 1)Nasionalisasi industri para pencuri, penjajah dan perusak alam; 2)Pengembangan industri maju yang sesuai dengan kemampuan dasar warganegara.
Problemnya, pada kasus yang pertama dikuasai para tentara. Pada kasus yang kedua dikuasai para asing dan aseng. Pribumi sipil gigit jari. Lebih tak berkembang lagi karena keduanya terhubungkan secara akut dengan utang luar negeri. Bisnis utang bahkan kini menguasai seluruh sektor industri.
Maka yang tersisa dari bisnis kita tinggal konsumsi dan jasa. Tidak lebih. Sebab model, modal dan modul baru (SDA dan SDM) kita dikelola dengan cara pasar dan rente. Diobral murah dan digadaikan karena merasa tidak mampu dan tak percaya diri dengan logika tuan tanah yang mudah dikibuli.
Para tuan yang tak ingin berkuasa atas tanah-tanahnya karena logika “cari untung cepat dan sesat.” Logika cash back yang merusak mental negarawan. Merusak warga. Merusak negara.
Padahal, betapa jahilnya mereka yang punya sapi tapi minum susu hasil perasan tangan tetangganya. Betapa sesatnya suami yang punya istri tapi mengasuh anak hasil persetubuhan tetangganya. Tuna kuasa karena tuna nalar dan rabun kemandirian. Padahal, tanpa kuasa atas tanah dan berfungsinya tangan, apalah artinya merdeka: apalah tujuannya revolusi. Untuk apa kalian menikah jika pelaku membuat anaknya kalian serahkan ke orang lain? Kalian legalkan penanaman benih dan panennya di atas rahim dan perut istri kalian?
Sungguh ini tindakan di luar akal sehat. Tapi dikerjakan oleh seluruh ekonom dan akuntan kita yang jadi menteri. Atas persetujuan para presiden yang dungu dan lugu.
Singkatnya, kita harus hapus logika neoliberal: pikiran pendek; kebodohan tuan; tuna nalar. Sebaliknya, tempatkan negara progresif yang menanggung seluruh masa depan warganya dengan memproteksi produksi pribumi dalam negeri. Sebab, salah satu tujuan kita revolusi adalah melindungi segenap warganegara dan seluruh tumpah darahnya (dalam berproduksi dan berdistribusi).
Di sini mental ambtenaar harus ditikam mati. Wahai polisi dan TNI, ayok bertobat. Temukan jati diri. Bukan bangga jadi centeng apalagi berbuat jahat. Kalian kami gaji sebagai benteng kokohnya Indonesia yang berpancasila. Bukan kaya sendiri di tengah parianya tetangga: bukan bangga saat warganegara tersiksa. Proteksi kami. Lindungi kami. Dari serbuan modal, modul, model dan agensi aseng plus asing. Sebab, tugas kita sama, pada bumi pertiwi, bersama realisasikan mimpi-mimpi Indonesia.
Kalian pasti paham bahwa, kebohongan sistemik menghasilkan kekuasaan sistemik dan korupsi sistemik plus kehancuran sistemik. Inilah perjalanan reformasi yang diisi para plutokrat yang tak berinvestasi dalam Revolusi Mei 98. Terkutuklah kalian semua yang terus KKN sampai tua.(*)
