Soal Keppres No 17 2022, Forum Negarawan: Lindungi Segenap Tumpah Darah, Fokus Pulihkan Korban HAM Berat
Soal Keppres No 17 2022, Forum Negarawan: Lindungi Segenap Tumpah Darah, Fokus Pulihkan Korban HAM Berat. Foto Didik Mojdo

Hariansemarang.id – Forum Negarawan bekerjasama dengan Forum Komunikasi Purnawirawan (Foko) TNI Polri dengan jernih dan kepala dingin mendiskusikan antisipasi dan reaksi terhadap Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Keppres tersebut dikenal dengan Keppres PPHAM.

Tema ini penting karena Presiden Jokowi telah menyampaikan pemerintah terus berusaha memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat secara adil dan bijaksana tanpa meniadakan penyelesaiaan secara yudisial. Pemerintah juga terus berupaya agar pelanggaran HAM Berat tidak akan terjadi di Indonesia.

Diskusi ini penting karena lima hal: Pertama, forum negarawan melihat setiap Keppres harus dikeluarkan dengan cermat dan tepat. Kedua, persoalan HAM Berat itu sangat sensitif. Ketiga, hendaknya tidak disimplifikasi hanya sebagai usaha ‘santunan pada korban.

Ketiga, perlu refleksi dan proyeksi dalam pengelolaan negara agar tetap sesuai konstitusi. Keempat, tidak menjadikan topik ini sebagai jualan dan kampanye para pihak. Kelima, diskursus HAM Berat harus di bawah kepentingan dan kedaulatan nasional.

Dengan lima argumen itu, Forum Negarawan berharap agar negara tetep teguh netral dan memihak yang lemah. Dengan prinsip melindungi segenap tumpah darah maka pemerintah harus terus mencari penyelesaian yang adil dan beradab.

Pemerintah harus terus mencari langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional dalam kerangka Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Forum Negarawan meminta warganegara agar tidak terprovokasi isu yang beredar dengan menyebutkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/2022 untuk menghidupkan lagi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pahamnya serta membolehkan liberalisme dan warisannya. Sebab, sudah jelas bahwa dua paham itu haram hadir di antara kita.

Singkatnya, kita semua harus terus fokus pada upaya pemulihan bagi korban dan keluarganya serta memastikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM Berat tidak terulang lagi dan diproduksi kembali di masa yang akan datang.

Jakarta, 11 April 2023
Yudhie Haryono dkk

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini