Demokrasi patronase dalam Pemilu 2024
Demokrasi patronase dalam Pemilu 2024. Foto dokumen pribadi

Oleh Muhammad Bayanullail, S.Pd.I

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Pada 2024 nanti, Indonesia akan melaksanakan perhelatan akbar, sebagai wujud dari pelaksanaan demokrasi, yakni Pemilu 2024.

Pemilihan Umum Indonesia yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 akan memilih serentak untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2024–2029.

Yang perlu dicermati adalah. Demokrasi di Indonesia belum bisa menuju demokrasi gagasan. Rakyat masih terjebak pada idol yang mengkultuskan individu. Kultusisme ini terpusat pada penghormatan secara berlebihan kepada orang dan paham tertentu. Dalam konteks Indonesia, demokrasi kultus terjebak pada pembicaraan mengenai tokoh dan bukan gagasan besar demokrasi.

Berbagai kalangan menilai populisme dengan politik identitas memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam memperkuat demokrasi, dan demokrasi dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di satu sisi, politik kerakyatan seolah membangkitkan semangat rakyat yang tertindas atau tertindas oleh rezim otoriter orde baru. Di sisi lain, di sisi lain, gaya politik ini terjebak oleh suara mayoritas, dan orang-orang ini seolah-olah menindas minoritas pada saat yang bersamaan.

Hal ini tidak bisa disalahkan. Sejarah sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia selalu diliputi praktik feodalisme yang mewaris sejak zaman kerajaan. Salah satu dampaknya, dalam kehidupan sosial dan ekonomi, praktik feodalisme memunculkan kultur patronase yang kental. Salah satu relasi tersebut adalah hubungan patron-klien atau yang biasa dikenal dengan patronase.

Kata ‘patron’ berasal dari  Bahasa Spanyol  yang secara harfiah berarti ‘seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh’. Sedangkan klien berarti ‘bawahan’ atau orang yang diperintah dan yang disuruh.

Dalam hubungan seperti ini, dilihat dari satu sisi bisa menjadi semacam modal sosial yang berpotensi sebagai  agent of change bagi para pengikutnya saat  tujuannya adalah kemaslahatan bersama.

Namun, di sisi lain fenomena pengkultus-individuan ini akan menjadi masalah baru saat para pengikut terlalu memuja sang patron sebagai ‘kultus’ dan bersikap taqlid buta sehingga, tak ada ruang untuk bersikap kritis. Tak adanya skeptisme membuat para klien mengikuti apa yang dikatakan, dilakukan, dan diperintahkan oleh si patron secara membabi buta—tanpa pertimbangan baik-buruknya.

Yang terjadi adalah partai-partai peserta pemilu cenderung mengabaikan heterogenitas masyarakat jelang pesta demokrasi seperti pemilu itu dilaksanakan, dan bahkan memanfatkan culture patronase. Dengan mengarahkan masyarakat pada pengkultusan sosok kandidat secara dramatis. Hal ini berefek pada tumpulnya daya nalar masyarakat untuk mengkritisi celah-celah produk dan proses pembuatan keputusan yang berpotensi negatif bagi kehidupan berpolitik

Demokrasi saat ini memasuki tahap representasi politik yang maju. Pemilihan umum dipandang sebagai sarana partisipasi politik. Pemilihan umum atau demokrasi prosedural ini merupakan perwujudan dari konsep pemerintahan yang dianut oleh rakyat, rakyat dan rakyat. Pemilu merupakan prosedur kelembagaan dan praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dapat membentuk pemerintahan yang representatif.

Namun dalam proses demokrasi peserta juga harus dipersiapkan untuk menjadi yang paling layak memenangkan perlombaan. Dalam kasus pemilihan umum ini, masyarakat harus jeli untuk memilih yang layak untuk dipilih. Hal ini bisa dilihat dari gagasan dan visi misi peserta. Bukan hanya dilihat dari kultus campaign saja. So.. jadilah masyarakat yang lebih cerdas. Dont Judge a figure by its Cover’

*Penulis adalah Pemerhati Demokrasi Indonesia, Alumnus UIN Walisongo Semarang serta Pengurus Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Rembang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini