Oleh Riskal Arief – Peneliti Nusantara Centre
Indonesia, dengan kekayaan sejarah dan budayanya, memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang adil dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi ini, ada lima pilar utama yang harus diimplementasikan secara konsisten oleh Presiden baru selama 5 tahun ke depan: mengembalikan konstitusi asli, membangun pemerintahan yang anti KKN, mendorong pemerataan ekonomi, memimpin perdamaian dunia, dan mentradisikan keadilan sosial.
Nusantara Centre melihat kelima Langkah ini sebagai kerja raksasa pemerintahan baru untuk dapat membentuk masyarakat yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai teladan dalam berbagai aspek pembangunan.
Mengembalikan Konstitusi Asli
Mengembalikan konstitusi asli Indonesia adalah langkah awal yang krusial dalam membangun negara yang adil dan demokratis. Konstitusi asli Indonesia, yang disusun pada tahun 1945, mencerminkan semangat kemerdekaan dan aspirasi rakyat untuk sebuah negara yang berdaulat.
Dengan mengembalikan konstitusi asli, kita dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan selalu sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
Pemerintahan Anti KKN
Pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah prasyarat untuk mewujudkan negara yang maju dan sejahtera. KKN merupakan salah satu penyakit kronis yang menggerogoti fondasi negara, merugikan perekonomian, dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dengan mengimplementasikan kebijakan anti KKN secara tegas dan konsisten, pemerintahan baru dapat menciptakan lingkungan kerja nasional yang transparan dan akuntabel. Ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku KKN, sehingga menciptakan efek jera yang kuat.
Pemerataan Ekonomi
Pemerataan ekonomi adalah salah satu tujuan utama pembangunan nasional yang harus diperjuangkan. Ketimpangan ekonomi yang lebar dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin.
Untuk mencapai pemerataan ekonomi, pemerintahan baru nantinya perlu menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dukungan kepada sektor-sektor alternatif yang memiliki potensi besar seperti rempah dan herbal.
Memimpin Perdamaian Dunia
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam upaya perdamaian dunia. Dengan posisi geografis yang strategis dan pengalaman sejarah yang kaya, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mediasi konflik dan promosi dialog antarnegara.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mendukung perdamaian dan toleransi.
Dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional dan menginisiasi berbagai program kerjasama, Indonesia dapat menjadi teladan bagi negara-negara lain dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.
Mentradisikan Keadilan Sosial
Keadilan sosial harus menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi bangsa. Keadilan sosial berarti memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi. Ini mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak.
Mentradisikan keadilan sosial memerlukan perubahan paradigma dari semua lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil. Dengan menanamkan nilai-nilai keadilan sosial sejak dini melalui pendidikan dan kampanye kesadaran social nasional, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Semoga semesta mendukung.(*)
