Oleh Riskal Arief – Peneliti Nusantara Centre
Keamanan nasional merupakan aspek krusial bagi kelangsungan dan stabilitas suatu negara. Dalam upaya mengelola keamanan nasional secara efektif, beberapa negara membentuk Dewan Keamanan Nasional (NSC). Indonesia, dengan kompleksitas geografis dan dinamika geopolitiknya, sering diperdebatkan perlu atau tidaknya memiliki NSC.
Banyak diskusi publik yang membahas hal ini. Ada yang menolak, namun banyak pula yang mendukung.
Nusantara Centre dalam hal ini berada dalam posisi mendukung terbentuknya WANKAMNAS. Artikel ini ditulis untuk memberikan gambaran umum tentang apa itu WANKAMNAS dan alasan-alasan mendukungnya.
Apa itu Dewan Keamanan Nasional?
Dewan Keamanan Nasional (National Security Council atau NSC) adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengoordinasikan kebijakan keamanan nasional dan memberikan nasihat kepada kepala negara mengenai masalah-masalah terkait keamanan.
Fungsi utama WANKAMNAS mencakup perencanaan strategis, pengumpulan dan analisis intelijen, serta pengelolaan respons terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. WANKAMNAS berperan dalam mengoordinasikan kebijakan keamanan nasional antara berbagai lembaga dan departemen pemerintah, termasuk militer, badan intelijen, kementerian luar negeri, dan kementerian dalam negeri.
Negara-negara yang memiliki WANKAMNAS
Beberapa negara yang memiliki Dewan Keamanan Nasional (National Security Council, NSC) atau badan serupa diantaranya adalah Amerika Serikat (NSC), Rusia – Security Council of the Russian Federation, India (NSC), Tiongkok (Central National Security Commission, CNSC), Turki (Milli Güvenlik Kurulu, MGK), Iran (Supreme National Security Council, SNSC), Arab Saudi – Saudi National Security Council (dibubarkan pada 2015, tetapi fungsinya dialihkan ke Dewan Urusan Politik dan Keamanan), Prancis (Conseil de défense et de sécurité nationale, CDSN).
Apakah hanya negara-negara besar yang memiliki WANKAMNAS? Ternyata tidak. Banyak negara yang jauh lebih kecil juga memiliki WANKAMNAS. Contohnya adalah Timor Leste. Ya, Timor Leste memiliki WANKAMNAS. Timor Leste bahkan telah menyelenggarakan konferensi internasional tentang reformasi sektor keamanan dalam kemitraan dengan organisasi seperti G7+.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tidak memiliki Dewan Keamanan Nasional (NSC) yang terpusat seperti di negara-negara yang disebutkan di atas karena berbagai alasan. Di antaranya adalah sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengembangkan struktur pemerintahan dan keamanan yang unik. Misalnya pada era Orde Baru, Presiden Soeharto mengonsolidasikan kekuasaan melalui struktur militer dan birokrasi yang kuat, tanpa adanya NSC formal.
Indonesia memilih untuk mendistribusikan tanggung jawab keamanan nasional di antara berbagai lembaga dan kementerian, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Apakah Indonesia wajib memiliki WANKAMNAS?
Tidak ada jawaban tunggal apakah satu negara wajib memiliki Dewan Keamanan Nasional (NSC) karena kebutuhan dan konteks masing-masing negara berbeda. Namun, ada beberapa pertimbangan yang bisa dijadikan dasar Indonesia wajib memiliki NSC, yaitu:
Faktor Geografis
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau yang tersebar di berbagai wilayah. Koordinasi keamanan di wilayah yang sangat luas ini menantang dan memerlukan mekanisme yang terstruktur untuk memastikan keamanan maritim, perbatasan, dan dalam negeri. Selain itu, letak geografis Indonesia di “Cincin Api Pasifik” membuatnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. NSC dapat membantu dalam perencanaan dan respons cepat terhadap bencana.
Faktor Geopolitik
Indonesia berada di posisi strategis jalur perdagangan internasional yang vital, termasuk Selat Malaka dan Laut China Selatan. Keamanan maritim dan ancaman terhadap jalur perdagangan sangat penting untuk diwaspadai. Selain itu juga ketegangan di kawasan Asia Tenggara dan sekitar Laut China Selatan mengharuskan Indonesia untuk memiliki strategi keamanan yang terkoordinasi dan responsif.
Kebutuhan Keamanan
Indonesia telah menghadapi berbagai ancaman terorisme domestik dan gerakan separatis di beberapa wilayah. Koordinasi yang lebih baik melalui WANKAMNAS dapat meningkatkan efektivitas penanganan ancaman ini. Kebutuhan keamanan juga terjadi di dunia siber. Dengan meningkatnya ancaman siber, WANKAMNAS dapat memainkan peran penting dalam mengoordinasikan upaya pertahanan siber antara berbagai lembaga dan kementerian.
Keputusan untuk membentuk WANKAMNAS tentu saja harus didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap efektivitas struktur keamanan yang ada, potensi manfaat, serta risiko yang mungkin timbul. Namun harus disadari bahwa seiring waktu, AGHT (ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan) satu negara ke depan semakin beragam dan kompleks, dan Indonesia butuh adanya WANKAMNAS untuk bisa mengatasinya.(*)
